Pasalnya dalam sistem penggajian atau pemberian honor tidak mengacu dan mempertimbangkan masa kerja sebelumnya. Akibatnya honor yang diterima setiap bulan semakin sedikit, bukan semakin bertambah, sehingga PTT kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya sehari-hari.
Seorang PTT yang kesehariannya bekerja sebagai tenaga administrasi di SMP 1 Puger Kabupaten Jember, Muhid S, menceritakan bahwa dirinya bekerja/mengabdi sebagai tenaga administrasi sekolah sudah sejak tahun 2000, jadi sudah sekitar 20 tahun masa kerja.
Pada awalnya, tambah Muhid, honor yang diterima sebesar 150 ribu. Dan pekerjaan tersebut terus digeluti dengan honor yang semakin meningkat sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun, hingga pada pertengahan tahun 2020 honor yang diterima sebesar 1.600.000 rupiah.
"Tetapi sejak menerima SP yang berlaku mulai September 2020, honor saya yang semula 1.600.000 rupiah, turun menjadi 750.000 rupiah. Dan itu juga terjadi kepada teman-teman honorer atau PTT Tenaga pengadministrasi kesiswaan yang menerima SP lainnya."ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh seorang PTT yang tidak bersedia namanya disebutkan.
"Dulu sebelumnya saya tugas di SMP, setelah mendapat SP ditugaskan di SD. Honor saya sekarang tidak sampai 50% dibanding sebelum mendapat SP."katanya.
Masih menurut Muhid, semestinya pihak Dinas Pendidikan atau Pemkab harus mempertimbangkan dan memperhatikan masa kerja, sehingga tidak terjadi ketimpangan.
"Tugas kami lumayan berat, masak honor kami kalah dengan buruh harian. Kami sebenarnya kecewa, tetapi mau bagaimana lagi semua itu sudah menjadi keputusan pimpinan. Kami sangat berharap kepada Bupati yang baru nanti dapat memperjuangkan dan memperbaiki nasib kami PTT dan GTT."pungkasnya. (her)
