Jember Kota -- Dengan slogan Wes Wayahe Benahi Jember, Segala upaya dilakukan Bupati Jember Hendy Siswanto untuk mewujudkan Jember lebih baik. Salah satunya untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) soal laporan keuangan pemerintah Jember.
Bupati Hendy Siswanton berusaha memperbaiki penilaian LHP BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020, dengan opini Tidak Wajar (TW).
Bupati Jember Hendy Siswanto mengambil langkah dengan menghadirkan Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) Indonesia Rudianto Sumawono untuk membina dan memberi bimbingan teknis (bimtek) kepada pejabat Kabupaten Jember, Kamis (10/06/2021).
Langkah ini dilakukan sebagai terobosan, untuk memperbaiki predikat Pemkab Jember, untuk meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ini.
Seperti, pembinaan dan sosialisasi Manejemen kerja dan Tata, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penegakan Disiplin PNS Kepada Pejabat Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Mengingat, sebelumnya Kabupaten Jember dapat Pernyataan Tidak Wajar dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk anggaran 2020. Sehingga hal itu tidak baik bagi kepemimpinan Bupati yang baru ini.
“Kita harus bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), cukup yang kemarin saja tidak wajarnya,” ujar Hendy.
Adapun materi bimtek yang disampaikan meliputi Penerapan Manajemen Kinerja, Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penegakan Disiplin PNS kepada Pejabat Birokrasi.
Dengan adanya pembinaan seperti ini, Bupati Hendy mengharapkan para ASN dapat memaksimalkan anggaran yang ada dan terhindar dari pelanggaran. Selain itu pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi.
“Kalau aturannya seperti itu, jalankan saja, jangan dikurang dan jangan di lebih, cukup kemarin saja kesalahannya,” tambah Hendy.
"Kita layani masyarakat semaksimal mungkin, wes wayahe (sudah saatnya) Jember bangkit,” ujar Bupati Hendy.
Komisioner Pengawas Jabatan Pimpinan Tinggi KASN Indonesia Rudianto Sumarwono mengatakan, bahwa langkah Bupati sangat baik, sesuai visi pemerintah pusat.
“Karena visi pertama Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia, jadi ini juga untuk meningkatkan kualitas pejabat Daerah,” katanya.
Dosen Pasca Sarjana Universitas Indonesia ini juga mengingatkan yang terpenting para pejabat, saling bersinergi dan menjalin komunikasi dengan baik terhadap atasnya.
“Dan memperbanyak jaringan, selain itu juga adanya sinergitas antara pemerintah Darah dan Pusat juga harus berkoordinasi secara baik.” Tandas Pria yang akrap di panggil Rudi ini. (ton)
